You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Ekbang Siapkan Rp.600 Juta Untuk Penataan PKL Pulau Pramuka
photo Suparni - Beritajakarta.id

Program Penataan PKL di Pulau Pramuka Dianggarkan Rp 600 juta

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Administrasi Kepulauan Seribu menyiapkan anggaran Rp 600 juta untuk program penataan 70 pedagang kaki lima (PKL) di Pulau Pramuka.

Walau begitu, PKL tetap kita tata biar tidak semrawut

Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Kepulauan Seribu, Andi Muchtar mengatakan, selama ini penataan PKL di Pulau Pramuka terkendala lahan.

"Walau begitu, PKL tetap kita tata biar tidak semrawut," katanya, Selasa (4/4).

Gerobak PKL Pulau Pramuka Rusak Diterjang Puting Beliung

Ia mengatakan, pihaknya sudah mengirim surat kepada Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk memakai lahan dermaga sebagai lokasi binaan (lokbin) PKL Pulau Pramuka.

"Kami sudah tiga kali menyurati Dishub terkait pemakaian lahan, tapi belum dapat jawaban," ujarnya.

Andi menyayangkan, penataan PKL di Pulau Pramuka belum bisa terlaksana akibat ketidaktersediaan lahan. Padahal, tahun ini pihaknya telah menyiapkan anggaran Rp 600 juta untuk menata PKL di pulau tersebut.

"Anggaran itu disiapkan untuk tenda dan gerobak PKL," jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya telah menyiapkan tempat alternatif untuk PKL Pulau Pramuka di depan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tanjung Elang.

"Di sana ada 13 kios. Sisanya nanti tetap di samping dermaga," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye10639 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1323 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1245 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1231 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye965 personBudhi Firmansyah Surapati